Kepatuhan regulasi kosmetik skala besar menjadi salah satu tantangan terbesar dalam industri kecantikan modern. Bagi pelaku usaha yang mengelola ratusan hingga ribuan Stock Keeping Unit (SKU), proses memastikan kesesuaian dengan aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bukanlah perkara sederhana. 

Kompleksitas ini tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut konsistensi penandaan, promosi, dan iklan yang wajib memenuhi kaidah hukum. Dengan adanya regulasi terbaru, kepatuhan menjadi fondasi utama yang menentukan keberlangsungan produk kosmetik di pasaran.

Pentingnya Kepatuhan Regulasi Kosmetik Skala Besar

Kepatuhan dalam skala besar memiliki dampak signifikan pada perlindungan konsumen maupun reputasi perusahaan. Regulasi BPOM menekankan bahwa setiap kosmetik yang beredar wajib memiliki nomor notifikasi sah. Bagi produk dengan jumlah SKU yang tinggi, kesalahan kecil dalam pencantuman informasi dapat berakibat pada sanksi administratif, penarikan produk, bahkan pencabutan izin edar. Hal ini menjadi risiko yang tidak bisa diabaikan oleh pelaku industri.

Peraturan Baru BPOM dan Implikasinya

Pada November 2024, BPOM menerbitkan Peraturan BPOM Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik. Nilai kepatuhan regulasi kosmetik skala besar ini menggantikan aturan sebelumnya. Selain itu, memperkuat standar informasi yang harus dicantumkan pada kemasan maupun media promosi.

Poin penting yang diatur mencakup:

• Penandaan wajib memuat informasi produk seperti nama kosmetik, komposisi, nomor batch, nomor notifikasi, tanggal kedaluwarsa, serta nama dan alamat pemilik notifikasi.
• Promosi dan iklan harus objektif, akurat, tidak berlebihan, serta tidak boleh menyesatkan konsumen.
• Larangan penggunaan tenaga kesehatan sebagai pemeran iklan, termasuk penggunaan atribut profesi medis.
• Ketentuan berlaku juga untuk kosmetik isi ulang yang kini semakin banyak ditemui di pasar.

Dengan ketentuan tersebut, setiap perusahaan harus memiliki sistem dokumentasi kuat agar seluruh SKU dapat memenuhi standar yang berlaku.

Kompleksitas Notifikasi BPOM untuk Ratusan SKU

Mengurus notifikasi BPOM untuk satu produk mungkin terasa mudah. Namun, situasi berbeda muncul saat perusahaan menghadapi ratusan SKU. Proses ini melibatkan:

• Penyusunan dokumen teknis untuk setiap produk.
• Verifikasi komposisi sesuai standar keamanan.
• Penyesuaian label agar sesuai dengan regulasi terbaru.
• Proses digitalisasi data notifikasi melalui sistem BPOM.

Kesalahan kecil seperti perbedaan pada penandaan atau inkonsistensi informasi dapat menimbulkan risiko penolakan atau revisi berkepanjangan. Oleh karena itu, navigasi kompleksitas notifikasi BPOM memerlukan manajemen terhadap kepatuhan regulasi kosmetik skala besar yang sistematis.

Strategi Implementasi Kepatuhan

Agar kepatuhan regulasi berjalan optimal, perusahaan perlu membangun strategi yang mencakup:

• Audit Internal: Pemeriksaan rutin pada penandaan dan promosi untuk memastikan konsistensi informasi.
• Manajemen Data Terpusat: Penyimpanan dokumen notifikasi dalam sistem yang memudahkan pengawasan.
• Kolaborasi dengan Stakeholder: Kerja sama dengan distributor, pemasok, dan konsultan regulasi untuk menjaga kepatuhan di setiap rantai distribusi.
• Pelatihan Tim: Peningkatan pemahaman bagi tim pemasaran, desain, dan produksi mengenai kewajiban regulasi.

Tantangan dan Risiko Ketidakpatuhan

Berdasarkan laporan pengawasan BPOM tahun 2023–2024, masih ada pelanggaran pada penandaan dan iklan kosmetik dengan persentase cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan belum sepenuhnya merata. Risiko ketidakpatuhan mencakup:

• Peringatan tertulis dan penghentian sementara produksi.
• Penarikan produk dari peredaran hingga pemusnahan.
• Pencabutan nomor notifikasi dan kerugian reputasi di mata konsumen.

Tantangan terbesar terletak pada sinkronisasi informasi antara ratusan SKU yang dipasarkan secara simultan. Tanpa pengendalian terhadap kepatuhan regulasi kosmetik skala besar yang ketat, risiko kesalahan informasi akan semakin tinggi.

Peran BPOM, Pelaku Usaha, dan Masyarakat

Dalam sistem pengawasan obat dan makanan, termasuk kosmetik, BPOM menegakkan tiga pilar utama:

1. Pengawasan oleh pelaku usaha melalui kepatuhan penuh terhadap regulasi.
2. Pengawasan oleh pemerintah dengan menetapkan standar dan melakukan inspeksi rutin maupun insidental.
3. Pengawasan oleh masyarakat sebagai konsumen cerdas yang berperan melaporkan pelanggaran.

Kolaborasi ketiga pilar ini menjadi kunci menekan pelanggaran dan meningkatkan kualitas kosmetik di Indonesia.

Kepatuhan regulasi kosmetik skala besar bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi investasi jangka panjang dalam menjaga keamanan konsumen dan keberlangsungan bisnis. Kompleksitas notifikasi BPOM NA untuk ratusan SKU menuntut sistem manajemen regulasi yang disiplin, adaptif, dan kolaboratif. Dengan kepatuhan yang konsisten, industri kosmetik Indonesia dapat memperkuat daya saing. Ini sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap produk yang beredar.